3 pasal undang-undang yang wajib di taati oleh perusahaan outsourcing

Tentu kita hidup sebagai berwaga negara yang mempunyai aturan dalam kehidupan harus mentaati setiap aturan yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia. Walaupun dalam praktiknya masih saja terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, tetap kita harus menjunjung tinggi setiap aturan yang termuat dalam perundangan di Republik Negara Kesatuan Indonesia kalau bukan kita mulai dari diri sendiri siapa lagi yang memulai ? 

Namun permasalahannya hukum dalam penerapan outsourcing di Indonesia:

Pertama, belum adanya batasan yang jelas mengenai klasifikasi terhadap pekerjaan utama (core business) dan pekerjaan penunjang perusahaan (non-core business) yang merupakan dasar dari pelaksanaan outsourcing.

Kedua, bentuk-bentuk pengolahan usaha yang sangat bervariasi dan beberapa perusahaan multinasional dalam era globalisasi ini membawa bentuk baru pola kemitraan usahanya.

Ketiga, hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing juga tidak diatur secara lebih rinci dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Keempat, belum ada mekanisme penyelesaian sengketa bila seorang karyawan outsourcing melanggar aturan kerja pada lokasi perusahaan pemberi kerja.

sebagai dasar hukum diberlakukannya outsourcing di Indonesia, membagi outsourcing menjadi dua bagian, yaitu: pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja atau buruh. Pada perkembangannya dalam draf revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, outsourcing mengenai pemborongan pekerjaan dihapuskan karena lebih condong ke arah sub-contracting pekerja  dibandingkan dengan tenaga kerja, maka untuk menghindari hal tersebut sebagai perusahaan outsourcing kita harus mengikuti 3 pasal undang-undang yang wajib di taati oleh perusahaan outsourcing.

 

3 pasal undang-undang yang wajib di taati oleh perusahaan outsourcing
  1. Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjaan atau buruh yang dibuat secara tertulis.

2. pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Setelah pasal 64 sebagai landaasan, untuk menguatkan di dalam pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah:

1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaa kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (ayat 1) , dan

2. Pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

● Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
● Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
● Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
● Tidak menghambat proses produksi secara langsung (ayat 2)
● Perusahaan lain ( yang menerima penyerahan pekerjaan) harus berbentuk badan hukum (ayat 3)
● Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengsn peraturan perundangan (ayat 4)
● Perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut diatur lebib lanjut dalam keputusan menteri (ayat 5)
● Hubungan kerja dalam pelakdanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakan (ayat 6)
● Hubungan kerja antara perusahaan lain dengan pekerja atau buruh dapat didasarkan pada perjanjiam kerja waktu tertenru atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (ayat 7)
● Bila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain: syarat-syarat mengenai pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, dan syarat yang menentukan bahwa perusahaan lain itu harus berbadan hukum, maka hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8).

3. pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 66 UU Nomor 13 tahun 2003 diatur bahwa pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhububhan langsung dengan proses produksi.

Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja

2. Perjanjian kekrja yang berlaku antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah perjanjuan kerja untuk waktu tertentu atau tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak

3. Perlindunga upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaab penyedia jasa pekerja atau buruh

4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa dan pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur dasar hukun tentang perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu:

● Pasal 1601. Selain perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diatur oleh ketentuan khusus untuk itu dengan syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada oleh kebiasaan, ada macam perjanjian du mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima bayaran: perjanjian kerja dan perjanjian pemborong pekerjaan.

● Pasal 1601 b. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan, dengan menerima bayaran tertentu.

● Pasal 1604. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan bahwa pemboronh hanya melakukan pekerjaan ataupun bahwa ia juga menyediakan bahan-bahannya.

Kesimpulan

Perlu di ingat bahwa jenis pekerjaan yang bisa di-outsource hanya pekerjaan yang non-core atau bukan pekerjaan yang utama. Sedang yang dapat menentukan mana pekerjaan utama atau bukan pekerjaan utama adalah perusahaan itu sendiri.

Bersama Buana Sinergi tim manajemen perusahaan dapat menentukan dan membuat surat keputusan mengenai mana pekerjaan yang dianggap utama dan mana yang bukan utama. Ketentuan ini dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhannya.

Walaupun perusahaan mempunyai kewenangan untuk menentukan hal di atas, bukan berarti perusahaan dapat semena-mena dalam menentukan pekerjaan yang dapat di-outsource. Jangan hanya mempertimbangkan penghematan dari segi biaya saja, tapi melupakan pengembangan sumber daya manusia untuk membangun perusahaan. Outsourcing benar-benar hanya ditujukan untuk membantu kelancaran operasional sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk simak ; ” Jasa Outsourcing Terbaik

Writer by Dynurha